Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer

1.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:

a.Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.

b.Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.

c.Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

2.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis  kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

b.Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

c.Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas    kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

d.Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014.

3.Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli, sebagai berikut:

a. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat  diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

c. Pengangkatan untuk Dokter  dan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebut dengan ketentuan:

- usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

- telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.

d. Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khusus dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014

INSTANSI YANG TELAH MELAPORKAN HASIL PENGUMUMAN HONORER K 1 (MK)

YANG TIDAK ADA PENGADUAN/KEBERATAN/SANGGAHAN

(keadaan s.d. 30 Mei 2012)

No	Instansi Pemda	Pengirim Surat	Jumlah Tenaga Honorer K1 (MK)
1	Kab. Sleman	Sekda	2
2	Kab. Gunung Kidul	Bupati	15
3	Kab. Kulon Progo	Sekda	17
4	Kab. Semarang	Bupati	26
5	Kab. Kendal	Bupati	13
6	Kab. Jepara	Bupati	1
7	Kota Surakarta	Sekda	14
8	Kab. Magelang	Bupati	4
9	Kota Magelang	Sekda	3
10	Kota Tegal	Walikota	37
11	Kab. Bojonegoro	Bupati	17
12	Kab. Jombang	Kepala BKD	25
13	Kab. Sampang	Bupati	67
14	Kab Sumenep	Bupati	94
15	Kab Pamekasan	Bupati	2
16	Kab. Bondowoso	Sekda	2
17	Kab. Lumajang	Sekda	2
18	Kab. Jember	Sekda	64
19	Kab. Probolinggo	Sekda	36
20	Kota Batu	Sekda	1
21	Kab. Blitar	Bupati	4
22	Kota Pasuruan	Walikota	134
23	Kota Kediri	Walikota	114
24	Kab. Pacitan	Bupati	6
25	Kab. Ponorogo	Bupati	22
26	Kab. madiun	Bupati	4
27	Kab. Magetan	Bupati	4
28	Kab. Pandeglang	Sekda	139
29	Kota Bandung	Walikota	12
30	Kota Cimahi	Sekda	19
31	Kota Sukabumi	Sekda	10
32	Kab. Karawang	Bupati	109
33	Kab. SUmedang	Sekda	47
34	Kab. Subang	Sekda	90
35	Kota Tasikmalaya	Walikota	75
36	Kota Cirebon	Kepala BKPP	16
37	Kab. Gowa	Bupati	31
38	Kab. Enrekang	Bupati	63
39	Kab. Bone	Bupati	26
40	Kab. Sinjai	Ka. BKD	5
41	Kab. Tojo Una-Una	Sekda	3
42	Kab Morowali	Bupati	97
43	Kab Buol	Sekda	16
44	Kab. Mamasa	Sekda	13
45	Kab. Polewali Mandar	Bupati	43
46	Prov Maluku	Sekda	72
47	Kab. Maluku Tengah	Sekda	59
48	Kab. Kep. Aru	Sekda	16
49	Kab. Kubu Raya	Bupati	11
50	Kab. Sambas	Sekda	47
51	Kab. Melawi	Sekda	47
52	Kab. Pidie jaya	Bupati	37
53	Kab. Karo	Bupati	31
54	Kab. Langkat	Bupati	18
55	Kab. Nias Utara	Sekda	5
56	Kab. Labuhan Batu Utara	Sekda	143
57	Kab. Asahan	Sekda	13
58	Kab. Mandailing Natal	Sekda	73
59	Kota Padang Sidempuan	Sekda	17
60	Kota Palembang	Walikota	10
61	Kab. Muara Enim	Bupati	61
62	Kab. Banyuasin	Sekda	46
63	Kab. Musi Rawas	Wakil Bupati	195
64	Kota Jambi	Walikota	42
65	Kab. Kerinci	Sekda	23
66	Kota Pangkal Pinang	Walikota	62
67	Kab. Bangka Barat	Sekda	5
68	Kab. Belitung	Bupati	7
69	Kab. Belitung Timur	Bupati	11
70	Kab. Bengkulu Tengah	Bupati	6
71	Kab. Muko-Muko	Bupati	27
72	Kab. Banjar	Bupati	50
73	Kab. Tanah Laut	Sekda	12
74	Kab. Hulu Sungai Utara	Sekda	28
75	Kota Bontang	Sekda	1
76	Kab. Kapuas	Sekda	16
77	Kab. Pulang Pisau	Sekda	21
78	Kab. Kotawaringin Timur	Bupati	102
79	Kab. Manokwari	Bupati	9
80	Kota Sorong	Walikota	227
81	Kab. Biak Numfor	Sekda	142
82	Kota Denpasar	Sekda	282
83	Kab. Bangli	Plt. Sekda	14
84	Kota Mataram	Sekda	202
85	Kota Bima	Walikota	11
86	Kab. Lombok Timur	Sekda	2
87	Kab. Kupang	Sekda	86
88	Kab. Sabu Raijua	Sekda	13
89	Kab. Sikka	Kepala BKD	43
90	Kab. Manggarai Timur	Bupati	136
91	Kota Bitung	Sekda	14
92	Kota Tomohon	Sekda	3
93	Kab. Bolmong. Utara	Sekda	1
94	Kab. Kep. Talaud	Plt. Bupati	117
95	Kab. Bone Bolango	Sekda	30
96	Kab. Pohuwanto	Wakil Bupati	26
97	Prov. Maluku Utara	Sekda	13
98	Kota Ternate	Sekda	98
99	Kota Tidore Kepulauan	Sekda	6
100	Kota Tanjung Pinang	Sekda	6
101	Kab. Lingga	Sekda	3
102	Kab. Kep. Anambas	Bupati	3
103	Kota Padang	Walikota	15
104	Kota Padang Panjang	Sekda	2
105	Kab. Limapuluh Kota	Bupati	20
106	Kota Payakumbuh	Sekda	17
107	Kab. Tanah Datar	Bupati	25
108	Kab. Agam	Bupati	27
109	Kota Solok	Walikota	31
110	Kab. Solok	Bupati	6
111	Kab. Dharmasraya	Wakil Bupati	29
	JUMLAH		4.517

Sumber : BKN