52 Ribu Honorer Kategori 1 Telah Ditetapkan Formasinya

Kamis, 20 Desember 2012 10:38

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan BKD provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12). Jumlah ini merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelumnya. Penyerahan formasi tenaga honorer kepada pejabat yang berwenang baik instansi pusat maupun daerah. Acara Rakornas dibuka oleh Sekretaris Utama KemenPAN-RB Tasdik Kinanto. Dalam pidatonya, Tasdik menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan supaya dapat mengambil keputusan didasarkan data yang benar tanpa menzholimi. Tasdik juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat.  Azwar Abubakar juga menjelaskan bahwa pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan Pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar. Pembukaan Rakornas Pengadaan CPNS dihadiri Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Kepala BKN Eko Sutrisno dan para pejabat serta undangan dari instansi pusat maupun daerah Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final. “Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni  Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo.  Lebih lanjut Bornado menegaskan bahwa masuknya BPKP untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak membahas masalah kebijakan. Mekanisme Penetapan NIP CPNS untuk tenaga honorer juga disampaikan dalam acara tersebut. Pembahasan materi ini disampaikan langsung oleh Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun  BKN Sulardi. Hadir dalam acara ini Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, BKN, BPKP dan juga undangan dari 33 instansi Pusat serta 413 instansi daerah. Proses pemberkasan di BKN saat ini sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga tidak lagi menggunakan formulir D1A. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan SAPK dapat dilihat di www.bkn.go.id atau menghubungi Kantor Pusat BKN atau Kantor Regional BKN. fuad

JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Bagi Guru Non PNS

Assalamu'alaikum Warrrahmatullahi waba rakatuh
Salam Sejahtera

Sejak terhitung Bulan Februari 2012 SD N Kuningan (d/h Boom Lama) telah bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para Guru Non-PNS atau yang biasa disebut tenaga Wiyata Bhakti berupa pemberian fasilitas JAMSOSTEK . 

 Program Jamsostek yang diberikan kepada para Gurur Non-PNS tersebut adalah sbb:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4. Jaminan Kematian (JKM)

Dalam hal ini bukan bermaksud untuk membedakan peran antara PNS dan Non-PNS tetapi berusaha untuk menyetarakan hak dari keduanya. Walaupun secara material masih ada kesenjangan yang cukup jauh tetapi dengan adanya hal tersebut kinerja para guru dapat meningkat menjadi lebih baik.

Dalam hal ini dalam kepengurusan administrasi Jamsostek diatur dan dikelola oleh Koperasi yang berada dibawah payung PAGUYUBAN WE_BE SEMUT. Alhamdulillah setelah berjalan hampir 1 tahun kegiatan ini daat meningkatkan kesejahteraan para guru terutama Guru Non-PNS.

Kami tidak menutup kemungkinan bagi Guru Non-PNS yang mengajar di wilayah Kecamatan Semarang Utara untuk bergabung dalam program ini baik yang mengajar di sekolah Swasta maupun Negeri. Bagi yang ingin bergabung dalam program Jamsostek tersebut bisa langsung ke SD N Kuningan 01 Semarang atau hubungi 024-3585532 / 08886465066

BROSUR JAMSOSTEK

PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DI PERUBAHAN 2012

Masyarakat yang mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah Kota Semarang bisa sedikit bernafas lega, pasalnya pemkot telah memiliki formulasi untuk pencairan dana hibah dan bantuan sosial, BANSOS. Diharapkan pencairan bisa dilakukan pada perubahan APBD dua ribu dua belas mendatang.

Proposal pengajuan bantuan hibah dan bantuan sosial, BANSOS, yang telah diajukan oleh masyrakat Kota Semarang, diharapkan akan dilakukan pencairan pada perubahan apbd dua ribu belas mendatang. Hal tersebut, disampaikan oleh pelaksana harian Sekda Kota Semarang, Hadi Purwono, usai menghadiri kegiatan sosialisasi kelengkapan persiapan hibah BANSOS perubahan 2012 dan 2013, di lantai delapan gedung Moch Ikhsan, Balaikota Semarang.

Pelaksana harian Sekda Kota Semarang, Hadi Purwono menyatakan, pemerintah kota telah mendapatkan formulasi untuk menindaklanjuti pemberian hibah dan bansos. Dan formulasi itu masih berpedoman pada Permendagri No 32 tahun 2011 dan juga Perwal no 47 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan BANSOS. Sehingga tidak menyalahi aturan.

Seperti diketahui, Pemkot telah menganggarkan dana hibah dan BANSOS pada APBD murni 2012 lalu. Namun Pemkot belum berani mencairkan dana hibah dan BANSOS, dikarenakan masih terbentur Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Dengan begitu proposal bantuan yang diajukan masyarakat hingga kini masih menumpuk di SKPD terkait. Hadi berharap, dengan adanya formulasi yang jelas anggaran tersebut akan dieksekusi pada perubahan anggaran 2012 mendatang. Saat ini pihak Pemkot baru melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD mengenai menakisme pencairan hibah dan BANSOS yang berasal dari proposal organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya.