52 Ribu Honorer Kategori 1 Telah Ditetapkan Formasinya

Kamis, 20 Desember 2012 10:38

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan BKD provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12). Jumlah ini merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelumnya. Penyerahan formasi tenaga honorer kepada pejabat yang berwenang baik instansi pusat maupun daerah. Acara Rakornas dibuka oleh Sekretaris Utama KemenPAN-RB Tasdik Kinanto. Dalam pidatonya, Tasdik menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan supaya dapat mengambil keputusan didasarkan data yang benar tanpa menzholimi. Tasdik juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat.  Azwar Abubakar juga menjelaskan bahwa pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan Pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar. Pembukaan Rakornas Pengadaan CPNS dihadiri Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Kepala BKN Eko Sutrisno dan para pejabat serta undangan dari instansi pusat maupun daerah Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final. “Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni  Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo.  Lebih lanjut Bornado menegaskan bahwa masuknya BPKP untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak membahas masalah kebijakan. Mekanisme Penetapan NIP CPNS untuk tenaga honorer juga disampaikan dalam acara tersebut. Pembahasan materi ini disampaikan langsung oleh Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun  BKN Sulardi. Hadir dalam acara ini Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, BKN, BPKP dan juga undangan dari 33 instansi Pusat serta 413 instansi daerah. Proses pemberkasan di BKN saat ini sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga tidak lagi menggunakan formulir D1A. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan SAPK dapat dilihat di www.bkn.go.id atau menghubungi Kantor Pusat BKN atau Kantor Regional BKN. fuad

Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

Sumber : BKN

Selasa, 11 Desember 2012 15:14

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan baik. Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan  pemberkasan dan  penetapan NIP terhadap tenaga honorer kategori I yang telah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan lulus Quality Assurance oleh BPKP. Terkait hal ini, Kepala BKN telah mengirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi Pusat dan daerah untuk mengirimkan berkas usul untuk penetapan NIP bagi CPNS pelamar umum maupun tenaga honorer kategori  I paling lambat diterima BKN 31 Desember 2012.  Informasi ini disampaikan Kepala Subbagian Publikasi Petrus Sujendro saat menerima audiensi DPRD Kota Kotamobagu di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (11/12). Ikut hadir dalam audiensi ini Kasubdit Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro (kiri) menjelaskan masalah honorer dan moratorium didampingi Kasubdit Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto Lebih lanjut Petrus mengatakan bahwa  bahwa tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) tidak otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini karena mereka yang dinyatakan MK masih harus memenuhi persyaratan pemberkasan menjadi CPNS. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian tenaga honorer kategori dua terkait dengani tenaga honorer kategori satu. Hal ini karena tenaga honorer kategori satu yang tidak memenuhi kriteria karena pembayaran gajinya berasal dari non-APBN/APBD, akan otomatis tercatat menjadi tenaga honorer kategori dua. Tenaga honorer kategori dua yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun 2014.  Tenaga honorer kategori dua yang lulus ujian namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif tidak dapat dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS. Petrus  menegaskan Pemerintah akan membuat kisi-kisi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk soal tes bagi tenaga honorer kategori dua. Pembuatan soal yang mengacu pada kisi-kisi tersebut dan pengolahan nilai peserta dilakukan oleh konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan tes ini akan dilakukan pemeriksaaan kelengkapan administrasi, dan untuk dapat diangkat menjadi CPNS para tenaga honorer harus lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer K II. Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan instansi pusat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing, sedangkan untuk provinsi dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsinya.  Ada pun penentuan kelulusan ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KeMenPAN RB). DPRD Kota Kotamobagu mendengarkan penjelasan ihwal honorer dan moratorium dari para pejabat BKN Pada kesempatan yang sama, Sukamto menjelaskan bahwa   kebijakan moratorium penerimaan CPNS diimplementasikan  berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang berlaku hingga Desember 2012.  Terkait hal ini, instansi yang mempunyai peluang mengangkat pegawai baru harus melengkapi beberapa persyaratan diantaranya melakukan perhitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan serta analisis beban kerja sesuai dengan Permenpan-RB No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah. Sukamto pun menekankan bahwa jika instansi yang bersangkutan tidak melakukannya, instansi tersebut tidak akan diberikan formasi. Disarankan agar Kota Kotamobagu dapat melakukan redistribusi tenaga administrasi dengan  melaksanakan prinsip zero growth bahkan lebih baik jika bisa minus growth. “Tanpa ada komitmen daerah, penataan ulang PNS daerah tidak mungkin akan terlaksana dengan baik,” tegas Sukamto. (aman-tawur)

Pengangkatan Honorer K1 jadi CPNS Dicicil

sumber : jpnn.com

NASIONAL - HUMANIORA Rabu, 05 Desember 2012 , 00:26:00 Pengangkatan Honorer K1 jadi CPNS Dicicil Foto: Ukon Furkon/dok.Indopos JAKARTA--Rapat penentuan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer K1 akan diputuskan Kamis (6/12). Namun pemerintah tetap bersikukuh jumlah honorer K1 yang bisa segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) baru 49.714 orang. Pemerintah ngotot, tidak bisa 71 ribu tenaga honorer K1 semuanya diangkat menjadi CPNS dalam waktu bersamaan. Alasannya, jika menunggu tim quality assurance (QA) menyelesaikan pemeriksaan sisa honorer K1 (sekitar 21 ribu) dan kemudian ditetapkan bersama formasinya, akan memancing gelombang kemarahan massa. "Ini sudah tanggal 4. Kalau masih harus menunggu hasil pemeriksaan 21 ribu honorer agar kuota 71 ribu terpenuhi, bakal fatal akibatnya. Sebab, bisa-bisa formasi untuk 2012 hangus," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (4/12). Dijelaskannya, belum tuntasnya pemeriksaan 21 ribu honorer tersebut lantaran Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami kesulitan untuk menelaah sumber gaji honorernya. Sebab, banyak yang gajinya langsung ditransfer langsung ke rekening honorernya. "Untuk memeriksa apakah benar 21 ribu honorernya benar-benar K1 (sumber gajinya dari APBN/APBD, red), BPKP harus mericek datanya di Kementerian Keuangan. Selanjutnya ditelaah satu-satu ke daerah," tuturnya. Pemeriksaan yang ribet inilah, lanjut Tumpak, yang membuat penyelesaian masalah 21 ribu honorer jadi panjang. Diperkirakan, penyelesaiannya akan loncat ke 2013. "Kalau dipaksa 71 ribu honorer (49.714 plus 21 ribu, red) harus diterbitkan SK-nya bulan ini, rasanya tidak mungkin. Bila tetap dipaksakan, formasi 71 ribu itu bisa hangus karena PP 56 Tahun 2012 hanya memberikan batasan Desember 2012," terangnya. Agar formasi tersebut tidak hangus, Tumpak mengatakan, pemerintah akan mengangkat 49.714 honorer K1-nya dulu. Sisanya, akan diproses bertahap. "Jadi kalau baru 10 yang clear itu langsung diproses NIP-nya. Begitu seterusnya hingga pengangkatan honorer K1 benar-benar tuntas," cetusnya. Dia menambahkan, kepala BKN telah melayangkan surat ke seluruh instansi pusat dan daerah untuk menyiapkan segala keperluan pemberkasan NIP CPNS dari honorer K1. "Intinya BKN  sudah siap menetapkan NIP pegawai begitu formasi dan kuota ditetapkan," pungkasnya. (Esy/jpnn)

Nasib 21 Ribu Honorer K1 Ditentukan 6 Desember

Sumber : jpnn.com
NASIONAL - HUMANIORA

Selasa, 04 Desember 2012 , 13:19:00

Nasib 21 Ribu Honorer K1 Ditentukan 6 Desember

JAKARTA-- Dari formasi 71 ribu pegawai honorer K1 yang disiapkan, baru 49.714 yang sudah dinyatakan clear dan tinggal menunggu penetapan formasi untuk selanjutnya masuk pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai). 
Sisanya, sekitar 21 ribu Honores masih belum jelas nasibnya. Karena itulah Komisi II DPR RI kembali akan memanggil pemerintah untuk membahas angka pasti honorer K1 yang akan diangkat tahun ini. 

"Tanggal 6 Desember nanti jadi penentu untuk jumlah kuota honorer K1 yang diangkat CPNS. Memang digelar tertutup, karena atas permintaan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo di Jakarta, Selasa (4/12).

Dijelaskannya, tujuan DPR memanggil pemerintah lagi karena belum puas dengan hasil penilaian quality assurance (QA) oleh tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Sebab, BPKP tidak menjelaskan detil indikator apa saja yang menyebutkan honorer K1-nya clear atau masih ada masalah."Kami tidak tahu indikator penilaian tim QA ini seperti apa. Alangkah eloknya kalau kami DPR juga diberitahu agar kami bisa ikut mengawasi juga," ujar politisi PDIP ini.

Dihubungi terpisah Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengatakan, keputusan nasib 21 ribu honorer K1 akan ditentukan Kamis (6/12). Saat ini formasi yang disiapkan pemerintah masih tetap 71 ribu orang.

"Kita lihat saja putusan DPR dan pemerintah seperti apa. Yang jelas untuk menyelesaikan pemeriksaan 21 ribu honorer dalam bulan ini rasanya sulit karena BPKP juga mengalami kesulitan di lapangan. Sebab, harus mengecek satu per satu di daerah yang letak geografisnya cukup sulit," tandasnya.

Seperti diketahui, saat ini tim dari BKN dan BPKP masih melakukan proses penelitian ulang dan pemeriksaan 21 ribu honorer yang tersebar di-45 daerah. Data BKN menyebutkan, jumlah instansi yang mengajukan honorer K1 sebanyak 523 dengan jumlah 152.310 orang. Dari jumlah tersebut yang memenuhi kriteria setelah uji publik adalah 71.467 orang. Jumlah ini kemudian menyusut menjadi 49.714 orang setelah ditelaah lagi oleh tim quality assurance.

Sisa tenaga honorer K1 yang belum final itu terdiri dari enam instansi dalam proses penelitian ulang oleh BKN dan BPKP. Yaitu, Kabupaten Donggala, Kab Aceh Barat, Kab Nabire, Kab Waropen, Kab Cilacap, dan Kota Padang Pariaman.

Sedangkan tujuh daerah lainnya dilakukan verifikasi dan validasi (verval) ulang oleh joint team (BKN dan BPKP). Yakni Kab Teluk Wondama, Kab Merauke, Kab Aceh Jaya, Kab Kepulauan Mentawai, Kab Sorong, Kab Raja Ampat, dan Kab Lanny Jaya. Selain itu ada 32 daerah dalam proses penyelesaian audit untuk tujuan tertentu. (Esy/jpnn)

Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer

POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012

1.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:

a.Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.

b.Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.

c.Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

2.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis  kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

b.Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

c.Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas    kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

d.Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014. 

3.Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli, sebagai berikut:
a. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat  diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 

c. Pengangkatan untuk Dokter  dan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebut dengan ketentuan: 
- usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan 
- telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.

d. Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khusus dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014

Tenaga Honorer yang MK (Memenuhi Kriteria) Tidak Otomatis Menjadi CPNS

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Selasa, 20 November 2012 14:59

Jakarta-Humas BKN, Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi CPNS diharapkan selesai tahun ini berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang sudah melalui uji publik. Selain itu, perlu dipahami bahwa tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) tidak otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini karena mereka yang dinyatakan MK masih harus memenuhi persyaratan pemberkasan menjadi CPNS. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat saat menerima DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang beraudiensi dengan Badan Kepegawaian Negara di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN  Pusat Jakarta, Selasa (20/11). Dalam audiensi ini dibahas antara lain tentang batas usia pensiun (BUP) dan tenaga honorer. Ikut hadir dalam audiensi ini Kasubdit Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) III.A  Haryono. Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kanan) dan Kasubdit Dalpeg III.A Haryono menjelaskan permasalahan kepegawaian Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan bahwa instansi yang mempunyai peluang mengangkat pegawai baru harus melengkapi beberapa persyaratan diantaranya melakukan perhitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan serta analisis beban kerja sesuai dengan Permenpan-RB No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah.  Jika instansi yang bersangkutan tidak melakukannya, instansi tersebut tidak akan diberikan formasi. Disarankan agar DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapat melakukan redistribusi tenaga administrasi dengan  melaksanakan prinsip zero growth bahkan lebih baik jika bisa minus growth. “Tanpa ada komitmen daerah, penataan ulang PNS daerah tidak mungkin akan terlaksana dengan baik,” tegas Tumpak Hutabarat. Tengah berjalan, Audiensi DPRD Ogan Ilir dengan BKN Terkait BUP, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa secara umum usia pensiun untuk PNS adalah 56 tahun. “Hal ini karena Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) --yang salah satu pasalnya membahas BUP– belum diimplementasikan hingga kini,” jelas Tumpak Hutabarat. Haryono menegaskan bahwa untuk keperluan tes bagi Tenaga Honorer (TH) kategori dua (KII), konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) akan membuat soal dan menilai hasil tesnya. Terkait hal ini, instansi pemerintah  di pusat dan daerah harus melakukan pendataan tenaga honorer K II di unit kerjanya serta melaporkannya ke BKN. Sebelum pelaksanaan tes ini akan dilakukan pemeriksaaan kelengkapan administrasi, dan untuk dapat diangkat menjadi CPNS para tenaga honorer harus lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer K II. (aman-tawur)

JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Bagi Guru Non PNS

Assalamu'alaikum Warrrahmatullahi waba rakatuh
Salam Sejahtera

Sejak terhitung Bulan Februari 2012 SD N Kuningan (d/h Boom Lama) telah bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para Guru Non-PNS atau yang biasa disebut tenaga Wiyata Bhakti berupa pemberian fasilitas JAMSOSTEK . 

 Program Jamsostek yang diberikan kepada para Gurur Non-PNS tersebut adalah sbb:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)
2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4. Jaminan Kematian (JKM)

Dalam hal ini bukan bermaksud untuk membedakan peran antara PNS dan Non-PNS tetapi berusaha untuk menyetarakan hak dari keduanya. Walaupun secara material masih ada kesenjangan yang cukup jauh tetapi dengan adanya hal tersebut kinerja para guru dapat meningkat menjadi lebih baik.

Dalam hal ini dalam kepengurusan administrasi Jamsostek diatur dan dikelola oleh Koperasi yang berada dibawah payung PAGUYUBAN WE_BE SEMUT. Alhamdulillah setelah berjalan hampir 1 tahun kegiatan ini daat meningkatkan kesejahteraan para guru terutama Guru Non-PNS.

Kami tidak menutup kemungkinan bagi Guru Non-PNS yang mengajar di wilayah Kecamatan Semarang Utara untuk bergabung dalam program ini baik yang mengajar di sekolah Swasta maupun Negeri. Bagi yang ingin bergabung dalam program Jamsostek tersebut bisa langsung ke SD N Kuningan 01 Semarang atau hubungi 024-3585532 / 08886465066

BROSUR JAMSOSTEK

PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DI PERUBAHAN 2012

Masyarakat yang mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah Kota Semarang bisa sedikit bernafas lega, pasalnya pemkot telah memiliki formulasi untuk pencairan dana hibah dan bantuan sosial, BANSOS. Diharapkan pencairan bisa dilakukan pada perubahan APBD dua ribu dua belas mendatang.

Proposal pengajuan bantuan hibah dan bantuan sosial, BANSOS, yang telah diajukan oleh masyrakat Kota Semarang, diharapkan akan dilakukan pencairan pada perubahan apbd dua ribu belas mendatang. Hal tersebut, disampaikan oleh pelaksana harian Sekda Kota Semarang, Hadi Purwono, usai menghadiri kegiatan sosialisasi kelengkapan persiapan hibah BANSOS perubahan 2012 dan 2013, di lantai delapan gedung Moch Ikhsan, Balaikota Semarang.

Pelaksana harian Sekda Kota Semarang, Hadi Purwono menyatakan, pemerintah kota telah mendapatkan formulasi untuk menindaklanjuti pemberian hibah dan bansos. Dan formulasi itu masih berpedoman pada Permendagri No 32 tahun 2011 dan juga Perwal no 47 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan BANSOS. Sehingga tidak menyalahi aturan.

Seperti diketahui, Pemkot telah menganggarkan dana hibah dan BANSOS pada APBD murni 2012 lalu. Namun Pemkot belum berani mencairkan dana hibah dan BANSOS, dikarenakan masih terbentur Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Dengan begitu proposal bantuan yang diajukan masyarakat hingga kini masih menumpuk di SKPD terkait. Hadi berharap, dengan adanya formulasi yang jelas anggaran tersebut akan dieksekusi pada perubahan anggaran 2012 mendatang. Saat ini pihak Pemkot baru melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD mengenai menakisme pencairan hibah dan BANSOS yang berasal dari proposal organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya.