PENETAPAN NIP TENAGA HONORER K1 AKHIR TAHUN 2012

Source (Sumber)  >>  BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat

Selasa, 13 November 2012 15:28

Jakarta -Humas BKN, sebanyak 39 orang anggota rombangan DPRD  yang berasal dari Kabupaten Pati dan Wonogiri mengadukan permasalahan  kepegawaian yang sama yakni Tenaga Honorer, baik K1 maupun K2. Beberapa diantara mereka mengeluhkan lamanya proses pengangkatan K1 untuk menjadi CPNS padahal menurut jadwal K1 ini harus sudah selesai akhir Tahun 2012. “belum lagi permasalahan K1 selesai, sudah menanti honorer K2,” demikian keluh salah seorang anggota Komisi A dari Kab. Pati. Ditanyakan pula oleh mereka tentang formasi guru, karena disimpulkan bahwa Pati akan kekurangan guru dalam jumlah besar, sedangkan mereka belum bisa merekrut CPNS terkendala dengan moratorium. Pimpinan dan Anggota DPRD  Kabupaten Pati dan Wonogiri (kanan) dan Perwakilan BKN saat Audiensi Usul penetapan NIP bagi CPNS  Pusat dan Daerah baik dari pelamar umum maupun dari tenaga Honorer K I sudah harus diterima secara lengkap di BKN/kanreg BKN paling lambat 31 Desember 2012. Demikian salah satu penjelasan Kasubag Publikasi BKN Petrus Sujendro  mengutip surat kepala BKN nomor K.26-30/V.302-5/99 tanggal 28 Agustus 2012 saat menerima kunjungan kerja DPRD Kab Pati dan DPRD Kab Wonogiri di Ruang Mawar  lantai 1 Gedung I BKN Pusat, Selasa 13/11/2012. Turut menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab Pati  dan Komisi A DPRD kabupaten Wonogiri  Kasubdit Dalpeg III B  Carnadi, Kasubdit Dalpeg IIIC Trikusyani dan Kasubdit Renpegfor Badi Mulyono. Dalam audiensi tersebut baik dari DPRD Kab Pati maupun DPRD kab Wonogiri mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian hononer baik  K1 maupun K2 serta penerimaan CPNS di masa moratorium. (kiri-kanan) Perwakilan BKN Carnadi, Petrus Sujendro, Tris Kuryani dan Badi Mulyono. Petrus menambahkan bahwa menurut peraturan bersama 3 menteri tentang penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium) bagi daerah yang belum melakukan perhitungan kebutuhan pegawaian secara benar  berdasarkan permenPAN nomor 26 tahun 2011 dan belanja pegawai melebihi 50 persen terhadap APBD maka daerah tersebut dilarang melakukan penambahan pegawai. Dalam masa moratorium tenaga honorer termasuk yang dikecualikan, sehingga dapat diangkat menjadi CPNS jika syarat syaratnya sudah lengkap dan benar sesuai PP Nomor 98 Tahun 2000 jo PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan CPNS. Sementara untuk honorer K 2 BKN saat ini sedang membangun database yang akan digunakan sebagai alat kendalai manakala nanti akan diselenggarakan tes untuk sesama tenaga honorer K 2 yang diperkirakan akan  dilaksanakan bulan April 2013. Bagi K 2 yang lulus dapat dingkat menjadi CPNS pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Bagi yang tidak lulus dan tenaga masih diperlukan bisa dipekerjakan sebagamana sebelumnya dengan mengacu upah minimum regional (UMR), dan bagi yang tidak lulus dan tidak diperlukan lagi oleh instansi dapat diberhentikan dengan diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan dareah masing masing. Lebih jauh Carnadi menambahkan bahwa untuk saat ini penetapan NIP bagi honorer K 1 masih menunggu quality assurance dari BPKP.   “BKN telah selesai melakukan verifikasi dan validasi dan hasilnya  seperti yang diumumkan di website BKN. Jika tidak ada perubahan kita semua berharap agar tenaga honorer K 1 dapat diselesaikan akhir tahun 2012”. Sementara itu Badi Mulyono menyampaikan bahwa  semangat moratorium adalah untuk melakukan penataan PNS. Dalam penataan  ini  lebih diutamakan untuk distribusi PNS dari SKPD yang kelebihan ke SKPD yang kekurangan  tentunya dengan mempetimbangkan aspek kompetensi. Oleh karena  itu daerah diminta untuk memastikan secara benar akan kebutuhan PNS dan menetukan persyaratan minimalnya sehingga dengan demikian dapat memenuhi kekurangannya. (Dini)